Sengketa Lahan SAD 113 Kelar, Polda Jambi Diganjar Penghargaan oleh Menteri ATR/BPN

JAMBI - Polda Jambi melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi mendapat penghargaan  dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto atas prestasi penyelesaian konflik lahan yang dialami kelompok masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 113 di Jambi.

Menurut Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto, penghargaan dimaksud diterima oleh Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudistira pada acara pada Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Baca juga: Arahan Terbaru Kapolri ke Jajaran: Raih Lagi Kepercayaan Publik Hingga Hindari Pelanggaran

Mulia menyebutkan, dalam sambutannya Menteri Hadi Tjahjanto mengatakan pengungkapan kasus mafia tanah ini tak terlepas dari sinergitas antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat kepolisian dan kejaksaan. Tercatat, selama tahun 2022 sinergi antarinsitusi negara itu berhasil mengungkap 60 kasus mafia tanah di Indonesia.

"Dengan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, polisi, dan jaksa, kita bisa menyelesaikan 315 kasus dan tahun 2022 ini 60 kasus (mafia tanah) kita selesaikan, " kata Hadi seperti dikutip Kabid Humas Mulia Prianto.

Baca juga: Kapolri-Dewan Pers Bertemu, Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

Dari 60 kasus tersebut, 53 kasus di antaranya ditangani kepolisian. Sebanyak 23 kasus dinyatakan sudah P21 (dinyatakan lengkap). Sementara 54 kasus ditangani oleh Kementerian ATR/BPN.

"Ini sudah satu bentuk prestasi. Apabila kita lihat objek yang sudah mereka kuasai, itu ada kurang lebih 54 ribu hektare, kerugian negara Rp 2, 5 triliun dan melibatkan 412 para mafia. Mafia itu ada lima, yaitu oknum BPN iya, sikat terus. Kedua oknum pengacara pasti ikuti kliennya, ketiga notaris, kemudian camat-kepala desa, ini oknum, "sebut Hadi.(UTI)

Baca juga: Kapolda Jambi Silaturahmi Dengan Field Security Coordination Officer UNDSS Indonesia